Tim Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat Rizki Noviyanti dan kawan-kawan melaksanakan survei lapangan dalam rangka pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dengan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Enim. BMN yang menjadi objek survei kali ini tercatat pada atuan kerja (satker) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Selasa (2/8).
Survei dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Enim Rizki dan tim memastikan kesesuaian data BMN secara administrasi, jumlah pegawai, termasuk Surat Izin Penghunian (SIP) terhadap penggunaan rumah negara. Tim KPKNL disambut hangat oleh Abuddarda Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Enim dan kepala urusan tata usaha Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Enim Muhammad Amin. Sembari berkeliling mengecek fisik BMN, Rizki mendorong agar BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya dapat segera diajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) ke KPKNL.
"Rizki juga memastikan bahwa seluruh BMN berupa tanah di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Enim harus bersertipikat sesuai dengan ketentuan dan apabila terdapat satker yang masih memiliki tanah yang belum bersertipikat atau Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK) perlu segera didorong untuk melakukan pengurusan dengan pihak Kantor Pertanahan setempat", jelas Muhammad Amin saat dikonfirmasi tim jurnalis madrasah.
Senada dengan Abuddarda yang saat dikonfirmasi juga mengatakan "Dalam kegiatan ini, selain survei lapangan terkait pengukuran SBSK, KPKNL Lahat sekaligus mendorong agar satker terutama Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Enim lebih aware terhadap penatausahaan dan pengelolaan BMN, baik secara fisik maupun administrasi. (Seksi Hukum dan Informasi)". (Kmd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar