Sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Enim mengutus Bendahara pengeluaran Abdul Nur Islam dan Oprator bendahara Anton Supriadi untuk mengikuti kegiatan Bimtek Aplikasi SAKTI penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran berlokasi di gedung lantai 2 Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Enim. Senin (4/3).
Sebelum pelaksanaan Bimtek utusan dari KPPN Lahat menemui Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Enim Hj.Iin Parlina diruang kerjanya. Sekilas perwakilan KPPN Lahat menjelaskan secara singkat kepada Kepala Madrasah bahwa Dalam kegiatan bimtek ini, dilakukan penyampampaian serta validasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran melalui aplikasi Sistem Administrasi Keuangan Terintegrasi (SAKTI). Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien, terukur, dan transparan.
Hj, Iin Parlina juga menjelaskan bahwa bendahara dan oprator bendahara Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Enim yang diutus untuk partisipasinya dalam acara bimtek tersebut merupakan bagian dari komitmen Madrasah Aliyah Negeri 1 Muara Enim dalam mengikuti regulasi terkini dan menerapkan teknologi guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. “Kami sangat berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dan pengelolaan keuangan di pengadilan ini dilakukan dengan standar yang tinggi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kehadiran kami dalam kegiatan ini adalah salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut,” ungkap Hj.Iin Parlina.
Sedangkan Abdul Nur Islami saat dikonfirmasi mengatakan "alhamdullilah Kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi SAKTI penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran berlangsung dengan lancar dan interaktif, peserta berdiskusi tentang berbagai aspek terkait pengelolaan keuangan, mulai dari proses pengajuan hingga pelaporan akhir. Selain itu, mereka juga berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aplikasi SAKTI di institusi mereka masing-masing", ujarnya.
Pada akhir kegiatan, peserta sepakat untuk terus berkolaborasi dan berbagi informasi guna memperbaiki proses pengelolaan keuangan publik yang lebih baik di masa depan. Dengan semangat kolaboratif seperti ini, diharapkan bahwa lembaga-lembaga publik, termasuk Pengadilan Agama Jakarta Utara, dapat terus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. (Kmd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar