Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Muara Enim ini, ditekankan bahwa audit BPK merupakan momentum untuk membuktikan bahwa madrasah telah menjalankan prinsip transparansi. Hal ini selaras dengan arahan dari pusat melalui Kementerian Agama RI yang mewajibkan seluruh satuan kerja (Satker) bersikap kooperatif dan jujur dalam menyajikan data laporan keuangan.
Rapat persiapan ini memberikan instruksi tajam kepada para Kamad untuk membedah kembali seluruh pos anggaran, termasuk penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengadaan aset madrasah. Melalui mekanisme yang ketat seperti yang dijelaskan dalam Panduan Pemeriksaan BPK, tim pemeriksa akan melakukan verifikasi lapangan untuk mencocokkan data di atas kertas dengan fakta di satker. "Kita tidak hanya mengejar status administratif, tapi memastikan amanah rakyat melalui anggaran negara telah sampai dan bermanfaat bagi siswa," tegas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim H. Abdul Harris Putra.
Kesiapan MAN 1 Muara Enim Hj.Iin Parlina dalam menghadapi pemeriksaan ini berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan agama. Keberhasilan melewati audit tanpa temuan material akan memperkuat posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang kredibel dan berintegritas tinggi. Seluruh jajaran Kamad berkomitmen untuk mendukung penuh proses audit ini, menyediakan akses data yang cepat, serta terbuka terhadap masukan demi perbaikan mutu tata kelola di masa mendatang. (Kmd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar